05 Oktober 2018

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Jumat (05/10/18)

BERITABENGKULU.COM, Bengkulu - Melaui pesan singkatnya Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI menyampaikan beberapa responnya terhadap isu aktual saat ini.

Terkait meningkatnya jumlah kasus yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yaitu sejumlah 45.883 kasus (31.326 kasus diantaranya terjadi pada Balita) akibat dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung Periode Januari-September, Ketua DPR :

a.   Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Satgas Karhutla untuk segera melakukan pemadaman pada lahan yang terbakar serta melakukan upaya untuk mencegah penyebaran titik api, serta memberikan solusi berupa bantuan air atau pemadaman kepada wilayah yang terkendala akses sumber air, agar dapat meminimalisir masyarakat yang terdampak dari paparan asap akibat Karhutla tersebut;

b.  Mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Dinas Pemadam Kebakaran, terutama di Provinsi Kalimantan tengah, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, untuk memperbaharui, menambah alat sesuai kebutuhan, dan melakukan peremajaan alat, guna mempermudah dalam melakukan pemadaman api jika terjadi kebakaran-kebakaran besar;

c.   Mendorong Komisi IV DPR, Komisi V DPR, Komisi VIII DPR, dan Komisi IX DPR meminta KLHK, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didampingi Pemerintah Daerah untuk tetap waspada terhadap kemunculan titik api di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, serta melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak Karhutla pada kesehatan masyarakat dengan mempersiapkan seluruh kebutuhan obat-obatan dan alat medis bagi warga, mengingat jumlah masyarakat yang terpapar ISPA terus mengalami peningkatan;

d.  Mendorong Komisi V DPR dan Komisi VII DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk menjelaskan kondisi musim kemarau di Indonesia yang sudah mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekeringan air dan mengakibatkan munculnya beberapa titik api, serta bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan, guna menanggulangi kebakaran hutan, penyebaran titik api, dan asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan;

e.  Mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan dan mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membuang atau membawa barang-barang yang mudah terbakar ke wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran.

 

Selanjutnya terkait dorongan masyarakat kepada Pemerintah untuk menetapkan aturan anti Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLLAP) atau perlindungan bagi Saksi Ahli, Aktivis, dan Jurnalis dari kriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan hidup, Ketua DPR :

a.   Mendorong Komisi IV DPR, dan Komisi VII DPR meminta kepada Kementerian KLHK untuk segera mengkaji dan menetapkan aturan mengenai SLLAP, sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”;

b.  Mendorong Komisi III DPR meminta lembaga peradilan untuk dapat menyelesaikan konflik lingkungan dan agraria yang berjumlah 302 kasus di tahun 2017 dan 163 orang mengalami kriminalisasi (data dari Walhi) serta memberikan kepastian hukum bagi pegiat lingkungan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan.[Bamsoet]