07 November 2019

BERITABENGKULU.COM, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu Mohammad Saleh di utus Fraksi Golkar duduk di komisi VIII. Adapun komisi VIII bermitra kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

"Saya ditugaskan Fraksi Golkar duduk di komisi VIII DPR RI, yaitu bermitra kerja dengan Kemenag RI, Kemensos RI, Kemen PPPA RI, BNPB, BPKH, KPAI, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." Jawab Mohammad Saleh saat dikonfirmasi awak media.

Sebagaimana kita ketahui mitra kerja komisi VIII DPR RI, menurut Mohammad Saleh keberadaanya di komisi ini bisa lebih bermanfaat dan sangat potensi dalam berbuat baik serta berkontribusi lebih besar kepada umat dan rakyat. Karena komisi VIII bertugas membuat regulasi, mengawasi atau mengontrol dan menentukan budget serta bisa berkoordinasi langsung dengan kementerian yang terkait dengan persoalan agama dan ibadah haji, bantuan sosial, pemberdayaan wanita dan anak, penanggulangan bencana, zakat dan wakaf.

"Berada di komisi VIII ini, saya merasakan besar peluang untuk berbuat baik dan berkontribusi langsung kepada persoalan umat dan rakyat, lantaran mitra kerja kita bersentuhan langsung dengan urusan seperti ibadah haji, sosial, bencana, perempuan dan anak, zakat, serta wakaf." Ujar mantan Ketua DPD RI 2016-2017 ini.

Kedepannya Mohammad Saleh berharap akan terjalinnya kerjasama yang baik dan sinergis antara komisi VIII DPR RI dengan mitra kerja baik terkait dengan agenda pembahasan regulasi (RUU) yang dibutuhkan, pengawasan kinerja serta persetujuan budgeting. Sehingga agenda-agenda penting di kementerian lembaga terkait bisa berjalan secara maksimal dalam melayani masyarakat.

"Kita berharap kedepan, terjalinnya kerjasama dan sinergitas antara komisi VIII dengan mitra kerja baik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), pengawasan kinerja, pengganggaran atau rapat-rapat kerja lainnya. Tujuannya agar mitra kerja bisa optimal dalam menjalankan tugas dalam rangka pelayanan masyarakat dan umat." Pungkas Mohammad Saleh menutup wawancara.(AdminBB)