23 November 2020

BERITABENGKULU.COM,- Bengkulu, Anggota DPR RI Dapil Bengkulu, Mohammad Saleh, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di daerah pemilihannya pada Senin (23/11/20). Bertempat di salah satu kantor perusahaan swasta nasional, acara tersebut dihadiri oleh sekira 150 peserta yang terdiri dari ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A-PPKB) serta para pemerhati masalah perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Karena sasaran peserta yang diundang adalah ASN di lingkungan Dinas P3A-PPKB berikut para pemerhati dan penggiat masalah perempuan dan anak, wajat jika peserta acara tersebut didominasi oleh kalangan perempuan. 

Sebagai anggota parlemen, Mohammad Saleh menguraikan pentingnya memahami 4 Pilar kebangsaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, 4 Pilar ini adalah pondasi yang harus dijadikan landasan dalam semua sikap, tindakan, dan pergaulan di antara sesama warga Indonesia. ia kemudian mengilustrasikan 4 Pilar kebangsaan seperti pondasi rumah yang harus setara dan sama-sama kuat. “Ibarat rumah, 4 Pilar Kebangsaan ini adalah pondasi bagi rumah besar kita yang bernama Indonesia. keempatnya harus dipahami dan diperlakukan sama. Persis seperti pondasi bangunan rumah yang harus sama dan sejajar,” ujarnya.

Mohammad Saleh kemudian menguraikan satu persatu keempat Pilar Kebangsaan, dengan memberikan tinjauan sejarah, serta cara menerapkannya dalam kehidupan. “UUD 1945 adalah undang-undang yang dipilih oleh para founding father negeri ini untuk dijadikan sebagai dasar yuridis negara. Kita memang sempat memiliki UUDS, namun setelah dekrit Presiden Sukarno yang memutuskan untuk kembali pada UUD 1945, maka hukum tertinggi di negara kita adalah UUD 1945. Karena posisinya sebagai hukum tertinggi, maka semua produk hukum dan perundang-undangan berikut semua regulasi di negara ini, dalam segala aspek, harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lantas bagaimana jika masyarakat mendapati ada undang-undang yang isinya tidak sesuai dengan semangat UUD 1945? Di sinilah negara menyediakan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah undang-undang. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan proses peninjauan kembali terhadap suatu undang-undang. Contohnya yang paling aktual adalah langkah sejumlah elemen masyarakat yang mengajukan Judicial Review terhadap undang-undang cipa kerja yang kita kenal dengan Omnibuslaw,” .jelasnya.

 Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti acara yang berlangsung lebih dari 2 jam tersebut. Antusiasme ini bisa dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan, serta kritisnya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Menghadapi pertanyaan yang variatif dan kritis tersebut, Mohammad Saleh mengaku bangga hal itu, menurutnya, merupakan cermin dari luasnya wawasan masyarakat Bengkulu terhadap 4 Pilar Kebangsaan.

Ia pun menjawab pertanyaan tersebut satu persatu, hingga sesi diskusi selesai. Di akhir acara, anggota DPR dari Partai Golkar tersebut meminta agar ASN di lingkungan Dinas P3A-PPKB meningkatkan kerja sama dengan para penggiat dan pemerhati masalah perempuan dan anak, agar semua program dan proses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rejang Lebong bisa berjalan dengan baik.(AdminBeBe).